Rama Pratama

Rencana kebijakan makro ekonomi tahun 2008 mengenai alokasi penerimaan dan pengeluaran negara, yang terkait dengan kondisi perekonomian global dan insentif harga untuk bahan pangan. Pemerintah perlu berhati-hati dalam perencanaan dan implementasinya, seperti sembilan langkah pengamanan APBN 2008 yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sebuah tanggapan untuk menyikapi kondisi perekonomian global dan juga perekonomian dalam negeri.

Rama Pratama Anggota DPR-RI Komisi XI dari Fraksi PKS (FPKS) menilai, hal itu sulit diimplementasikan karena mesin birokrasi tidak efektif untuk merespon perubahan secara cepat.

Dia menjelaskan, bahwa target penghematan belanja negara seharusnya diarahkan pada pengurangan belanja barang dan bukan belanja modal. Agar tidak kontradiksi dengan target pencapaian pertumbuhan ekonomi, tegasnya.

"Dan Keberhasilan rencana tersebut sangat terkait dengan adaptif lembaga dan departemen yang ada merespon dan seberapa besar resisitensi yang ada", ujarnya.
Lebih jauh mantan aktivis 98 itu menyatakan, optimisme peningkatan penerimaan pajak perlu dicermati kembali. Mengingat tahun 2007 pemerintah tidak mencapai hasil yang optimal dalam penerimaan pajak, tambah Rama seusai Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan di Gedung Nusantara I pada hari Senin(4/02).

Mengenai stabilisasi harga, Ketua Gerakan Pemuda (GEMA) Keadilan tersebut menganggap keberhasilannya masih diragukan. Hal itu menurutnya, pemerintah tidak memiliki andil yang besar dalam perdagangan komoditas pangan di pasar dunia. Pemerintah hanyalah price taker dan tidak memiliki mekanisme subsidi yang jelas, ucapnya kepada para wartawan.

" Secara umum, paket perubahan kebijakan makro dalam APBN 2008 sangat diragukan efektifitasnya untuk mencapai sasaran dalam jangka pendek", tugas Rama.