Siaran Pers

Senin, 24 Nov 2008
Orientasi Pengurus DPP KNPI: Menguatkan Peran Pemuda Dalam Menerima Tongkat Estafet Kepemimpinan Bangsa

Dalam rangka memberikan orientasi, menyamakan langkah dan merumuskan langkah strategis ke depan, Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda.....

Selasa, 04 Nov 2008
Pengampunan Hukum Pengemplang BLBI Menyinggung Rasa Keadilan

Keputusan Tim Khusus Departemen Keuangan yang akan menutup kasus para pengemplang BLBI jika mereka telah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya harus disikapi secara hati-hati. Kecenderungan pilihan kebijakan seperti ini jelas akan sangat

Selasa, 04 Nov 2008
Sembilan Langkah Pengamanan APBN 2008 Sulit Diimplementasikan

encana kebijakan makro ekonomi tahun 2008 mengenai alokasi penerimaan dan pengeluaran negara, yang terkait dengan kondisi perekonomian global dan insentif harga untuk bahan pangan. Pemerintah perlu berhati-hati dalam perencanaan dan

Rabu, 24 Sep 2008
Asumsi Inflasi 6,5% Tahun 2008 Diragukan

Asumsi pemerintah mengenai angka inflasi sebesar 6,5 persen tahun ini diragukan. Keraguan tersebut muncul terkait langkah Bank Indonesia (BI) melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah yang biasanya justru memicu terjadinya inflasi.

Rabu, 24 Sep 2008
Saatnya DPR Mulai Menseriusi Proses Pembentukan OJK

Resesi global yang dipicu oleh penurunan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang diikuti langkah The Fed menurunkan suku bunga, dikhawatirkan akan mempengaruhi perekonomian domestik.

Rabu, 24 Sep 2008
Rama: PP Tentang Cost Recovery Harus Segera Diselesaikan

Anggota Panitia Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Rama mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang cost recovery yang harus sesuai dengan aturan perpajakan.

Senin, 08 Sep 2008
Membenahi Anggaran Pendidikan

Tema anggaran pendidikan seakan menjadi teramat sentral tatkala Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No 026/PUU-III/2005. Lewat putusan tanggal 22 Maret 2006 itu, MK menyatakan selama anggaran pendidikan belum mencapai 20 persen sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, maka APBN akan selalu bertentangan

SMS Center

Arsip Siaran Pers